OPSIHUKUM.COM – Rencana pembangunan kantor DPC NU Bangkalan di Desa Bileporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan seluas + 3.746 M2 diduga terkendala oleh izin alih fungsi lahan sawah dilindungi (LSD) sesuai ketentuan UU nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan juncto Perpres nomor 4 tahun 2026 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah.
Rencana pembangunan kantor DPC NU Bangkalan sebenarnya telah direncanakan bulan Nopember 2024 yang lalu, saat itu dibutuhkan dana sebesar Rp. 3.746.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah) untuk pembelian lahan tanah seharga Rp. 1.000.000,- per M2. yang kemudian diketahui merupakan lahan sawah dilindungi. Ada banyak pihak turut berpartisipasi memberikan sumbangan pembelian lahan untuk pembangunan kantor DPC NU Bangkalan, salah satunya RSUD Syamrabhu Bangkalan.
Mengingat amanah besar dalam rencana pembangunan Kantor DPC NU Bangkalan. DPC NU Bangkalan telah mengirimkan surat kepada Kementrian ATR BPN RI C.q. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang melalui surat nomor 128/PC.01/B,I,01.03/1613/05/2026 tanggal 25 Mei 2026 perihal permohonan pembebasan LSD milik PCNU Bangkalan, namun sayangnya Kementrian ATR BPN RI belum dapat mengabulkannya dan memberikan saran untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan Kementrian Pertanian RI.
Namun permohonan alih fungsi lahan LSD ini mendapatkan kritik keras dari Wakil Ketua LSM Gerakan Rakyat Bangkalan Sejahtera (Garabs) Hasan Toretto, menurutnya seharusnya perijinan dilakukan diawal sebelum melakukan urugan diatas tanah LSD namun faktanya DPC NU sudah melakukan pengurugan diatas sawah LSD. Hal ini menunjukkan DPC NU memberikan contoh kurang bijaksana dan tidak peduli pada ketahanan dan kebutuhan pangan masyarakat Bangkalan, bahkan menurut Toretto pengurugan sebelum mengantongi ijin alih fungsi lahan LSD adalah perbuatan pidana atau delik menurut pasal 74 UU nomor 41 tahun 2009 menyatakan ; ” Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh suatu korporasi, pengurusnya dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).”
