OPSI HUKUM.COM – Pemasangan banner oleh LSM Lembaga Informasi Publik Independen di lokasi tanah eks milik PT. Semen Madura menjadi sorotan publik Bangkalan, banner tersebut terpasang di arah timur dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Bangkalan menuju jalan akses Jembatan Suramadu. Dalam banner berukuran 4 x 5 m tersebut tertulis “Tanah ini dikuasai oleh Lembaga Informasi Publik Independen (LIPI) sesuai surat Kepala Kantor BPN Bangkalan nomor 02.02/629.35.26/VIII/2025. PT. PKHI Diduga Mafia Tanah”.
Dalam memperjuangkan penetapan tanah terlantar diatas bidang-bidang tanah eks milik PT. Semen Madura, LSM Lembaga Informasi Publik Independen (LIPI) awalnya mengajukan surat permohonan tanah terlantar eks milik PT. Semen Madura yang kini berubah menjadi PT. Perkasa Krida Hasta Indonesia (PKHI) kepada Kantor BPN Bangkalan pada tanggal 14 Agustus 2025. Kemudian Kantor BPN Bangkalan merespon surat permohonan tersebut melalui surat nomor 02.02/629.35.26/VIII/2025 yang pada intinya menyebutkan bahwa “Kantor BPN Bangkalan akan melakukan inventarisasi kepemilikan bidang-bidang tanah milik PT. Perkasa Krida Hasta Indonesia (PKHI) sesuai Peraturan Menteri ATR / BPN RI nomor 20 tahun 2021 tentang tata cara penertiban kawasan dan tanah terlantar.
Artinya kepemilikan tanah milik PT. Perkasa Krida Hasta Indonesia (PKHI) berasal dari pelepasan hak atas tanah masyarakat oleh Pemerintah Dati II Kabupaten Bangkalan kepada PT. Semen Madura untuk kepentingan umum, kemudian terjadi akusisi saham (jual-beli saham) di hadapan notaris Imas Fatimah, SH dengan akte nomor 35 tanggal 3 Agustus 1984, dengan demikian seluruh saham sekaligus aset dan kewajiban milik PT. Semen Madura beralih menjadi milik PT. PKHI. Artinya sejak tahun 1984 tujuan kepentingan umum dalam pelepasan hak atas tanah masyarakat oleh Pemerintah Dati II Kabupaten Bangkalan kepada PT. Semen Madura beralih kepada PT. PKHI.
Namun sejak pelepasan tanah oleh Pemerintah Dati II Kabupaten Bangkalan kepada PT. Semen Madura kemudian berpindah ke PT. PKHI pada tahun 1984 hingga saat ini tanah tersebut diduga ditelantarkan karena terbukti tidak adanya kegiatan usaha atau pemanfaatan tanah sesuai tujuan pelepasan hak atas tanah masyarakat yaitu kepentingan umum, sehingga LSM Lembaga Informasi Publik Independen (LIPI) menilai dugaan penelantaran tanah tersebut menjadi penghambat pembangunan Bangkalan dan menghambat peningkatan perekonomian masyarakat.
Ketua LSM LIPI Rido’i Nababan menjelaskan bahwa kepentingan masyarakat Bangkalan tidak dapat diabaikan oleh kepentingan atau keinginan PT. PKHI yang belum dan atau tidak punya niat dan rencana untuk memfungsikan tanah yang dikuasainya, apalagi masih melekat kepentingan umum dalam kepemilikan tanah PT. PKHI jelas Rido’i. Adapun pemasangan banner di lokasi tanah milik PT. PKHI, Ketua LSM LIPI ini menjelaskan bahwa pemasangan banner tersebut adalah usaha sungguh-sungguh LSM LIPI agar Kantor BPN Bangkalan melakukan inventarisasi dugaan tanah terlantar atas bidang-bidang tanah milik PT. PKHI sesuai surat Kantor BPN nomor 02.02/629.35.26/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025. Ridho’i Nababan menjelaskan bahwa inventarisasi dugaan tanah terlantar oleh Kantor BPN Kabupaten Bangkalan merupakan langkah awal proses penetapan tanah terlantar oleh Kementrian ATR / BPN RI.
Kewajiban melakukan inventarisasi tersebut menurut PP nomor 20 tahun 2021 seharusnya dilakukan oleh Kantor BPN Bangkalan selama 90 hari sejak surat Kantor BPN Bangkalan tersebut diatas. Namun hingga hari ini Kantor BPN Bangkalan belum melakukan inventarisasi dugaan tanah terlantar atas bidang-bidang tanah PT. PKHI dengan berbagai alasan salah-satunya tidak tersedianya anggaran. Maka menurut Rido’i Nababan diperlukan usaha ekstra serius seperti pemasangan banner ini, jika dengan pemasangan banner ini Kantor BPN Bangkalan tidak melakukan inventarisasi tanah terlantar maka LIPI akan melakukan demonstrasi besar kata Rido’i. (TM)