OPSI HUKUM.COM – Kasus pemotongan kapal ilegal Desa Tanjung Jati Kamal Bangkalan yang disidik oleh Direktorat tindak pidana tertentu (Dittipidter) Bareskrim Mabes Polri dan kemudian dilakukan penuntutan oleh JPU Kejaksaan Negeri Bangkalan telah memasuki tahap akhir dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor 6875.K/PID.SUS/2026 atasnama Terdalwa H. Moh Syafii/H.Moh Hanafi menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI yang menjatuhkan pidana penjara tersebut terdiri dari Hidayat Manao, SH, MH (Ketua), Noor Edi Yono, SH, MH (Anggota) dan Dr. H Achmad Setyo Pujiharyoso, SH,M.Hum (anggota) pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Dengan demikian perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan sesuai dengan ketentuan pasal 270 UU nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP juncto pasal 54 UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasan kehakiman maka pelaksana eksekusi putusan pidana adalah Jaksa Kejaksaan Negeri Bangkalan.
Sayangnya hingga saat berita ini diterbitkan belum ada eksekusi terhadap terpidana atasnama H. Moh Syafii / H. Moh Hanafi belum tereksekusi sesuai Putusan Kasasi MA, hal ini telah dilakukan pengecekan di Lapas Kelas II B Bangkalan yang menyatakan belum ada terpidana atasnama yang bersangkutan. Sementara pihak sie Pidum Kejaksaan Negeri Bangkalan Bagus menyatakan pihaknya telah berusaha melakukan eksekusi terhadap terpidana dimaksud namun yang bersangkutan tidak ada, dan pihaknya akan terus berusaha serta berkoordinasi dengan pihak terkait.
Sementara Ketua Gerakan Bangkalan Bersih, M Rosul Mochtar, SE,SH menyayangkan gagalnya JPU Kejaksaan Negeri Bangkalan melakukan eksekusi terhadap terpidana kasus pemotongan kapal ilegal Desa Tanjung Jati tersebut. Tetapi jika memang terdapat kesulitan dalam melakukan eksekusi terhadap terpidana maka Kejaksaan Negeri Bangkalan wajib menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap yang bersangkutan, Mengingat yang bersangkutan adalah figur tokoh kuat diduga kebal hukum karena telah bertahun-tahun mengoperasikan pemotongan kapal ilegal dengan aman tanpa gangguan berarti. (MK)
