OPSIHUKUM.COM – Dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan memadai sangat penting untuk menjamin keberlangsungan kegiatan belajar mengajar yang menjadi harapan bagi seluruh anak Indonesia untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak, Pemerintah telah menetapkan program prioritas nasional revitalisasi sarana dan prasarana satuan pendidikan tahun anggaran 2026.
Guna mendukung dan memastikan program nasional tersebut Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan Dasar Menengah RI telah mengundang para Kepala Sekolah melalui surat undangan nomor 2377/B/C3/DM.00.03/2026 tentang undangan satuan pendidikan bimbingan tekhnis dan finalisasi dokumen perencanaan perjanjian kerjasama (PKS) revitalisasi Sekolah Dasar tahun 2026 di Hotel Harris dan Hotel Mercure Surabaya.
Di Kabupaten Bangkalan terdapat beberapa Sekolah Dasar yang akan mendapatkan proyek revitalisasi pada tahun 2026 ini antara lain ; SDN Sukolilo Timur 1, SDN Sukolilo Barat 1 dan 2, SDN Banyuajuh 2 6, SDN Kamal 3, SDN Martajasah, SDN Sembilangan dan lain-lain.
Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan H. Musleh Bahri SH,MH menyatakan bahwa Proyek revitalisasi sekolah tahun 2026 tidak boleh dilakukan oleh pihak ketiga atau kontraktor melainkan wajib menggunakan sistem swakelola, bila ada yang melanggar ketentuan tersebut dimohon untuk melaporkan kepadanya tegasnya.
Namun sayangnya fakta Bangkalan seringkali berbeda fakta lapangan tidak berbanding lurus dengan peraturan dan atau penegasan Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan, sebab Tim investigasi OPSIHUKUM.COM menemukan dugaan kuat pelaksanaan proyek revitalisasi UPTD SDN Sukolilo Timur 1 dilaksanakan oleh pihak ketiga yang diakui oleh Bambang Kepala UPTD SDN Sukolilo Timur 1 yang diduga atas desakan Oknum Dinas Pendidikan Bangkalan terkuat saat diadakan rapat oleh Ketua Komite SDN Sukolilo Timur 1.
Akhirnya pihak kepala UPTD SDN Sukollilo Timur 1 diduga mengundang preman yang bertindak sebagai keamanan proyek mengusir dan mengancam akan membunuh salah seorang tokoh masyarakat yang hadir dalam rapat Komite SDN Sukolilo Timur 1 yang digelar Komite SDN Sukolilo Timur 1 terkait dugaan penyerahan proyek revitalisasi sekolah kepada pihak ketiga pada hari Jumat 28 Agustus 2026. Dalam hal ini Kepala UPTD SDN Sukolilo Timur 1 juga terindikasi bersikap diktator dan arogan.
Ketua Gerakan Bangkalan Bersih M Rosul Mochtar menyatakan keprihatinannya atas terjadinya dugaan penggunaan pihak ketiga dalam pelaksanaan revitalisasi sekolah yang bersumber APBN Kementrian Pendidikan Dasar Menengah RI, ternyata penegasan Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan Bapak H Musleh dianggap sebagai angin lalu dan omon-omon oleh anak buahnya sendiri. Namun demikian Rosul menyatakan akan tetap mengawasi dan memantau pelaksanaan revitalisasi sekolah sampai selesai, dan bilamana terdapat pelanggaran atau ketidak-sesuai dengan RAB maka akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum tidak perduli siapa pun beckingannya.
Sampai berita ini diturunkan Bambang Kepala Sekolah SDN Sukolilo Timur 1 belum dapat di klarifikasi dan konfirmasi karena Telepon selulre tidak dapat dihubungi dan pesan WA juga belum dibalas, namun tim investigasi telah mendapatkan keterangan dari salah satu anggota Komite SDN Sukolilo Timur 1. (Trt)
