OPSIHUKUM.COM – Skandal kelalaian keselamatan kerja di lingkungan galangan kapal PT Galangan Kapal Madura (Gapura) dan PT Ben santoso Bangkalan kini memuncak. Dengan beralibi menjadi pusat penggerak ekonomi namun mengeksploitasi tak manusiawi, kedua perusahaan tersebut kini berpotensi menjadi “mesin pembunuh” yang membiarkan pekerjanya bekerja dalam kondisi nyawa terancam setiap harinya.
Fakta pahit diduga benar-benar terjadi, standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagaimana diwajibkan UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terkesan hanya impian di siang bolong. Para pekerja, mulai dari pembersihan kapal hingga sandblasting, dipaksa bertaruh nyawa tanpa ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai. Kondisi ini diperparah dengan serangkaian insiden fatal, seperti ledakan mainhole hingga kebakaran kapal yang mengancam jiwa, namun manajemen seolah menutup mata atas tragedi yang terjadi di depan mata.
Tak hanya ancaman fisik, penindasan ekonomi terhadap pekerja juga terjadi secara sistematis dan tak berperi-kemanusiaan. Perusahaan diduga kuat mengangkangi UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan sengaja tidak mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, merampas hak konstitusional mereka atas jaminan sosial.
Dugaan praktik pungli terselubung memperparah penderitaan tenaga outsourcing dan satpam PT. Ben Santoso dan PT Gapura Shipyard, di mana mereka dipaksa membayar “uang seragam” sebesar Rp 2.500.000 dengan gaji yang dibayarkan melalui perantara koordinator penuh potongan misterius. Pemecatan sepihak terhadap tenaga kerja dilakukan sesuka hati oleh pihak koordinator tanpa dasar hukum yang jelas, menciptakan atmosfer kerja yang penuh ketakutan dan intimidasi.
Sikap lepas tangan ditunjukkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan, Jemmi Tria Sukmana, dengan dalih “kewenangan Provinsi” saat dikonfirmasi, semakin mempertegas adanya pembiaran birokrasi atas kebobrokan ini.
Dikonfirmasi melalui Hp Ben Santoso selaku Direktur Utama PT. Ben Santoso dan Thomas selaku Direktur Utama PT Gapura terkait dugaan pengabaian K3, tidak diikut sertakannya para pekerja menjadi peserta BPJS dan serta praktik pungli tenaga outsourcing dan satpam belum memberikan respon, menurut para pegawainya beliau-beliau sedang sakit dan berobat keluar negeri.
Sementara Ketua LSM Gerakan Bangkalan Bersih, M Rosul Mochtar, SE, SH yang juga merupakan keluarga Pengasuh PP Al Falah Kampung Dumarah Desa Banyuajuh Kamal Bangkalan yang berlokasi sekitar 50 meter dari lokasi perusahaan doking kapal tersebut, mengungkapkan kemarahannya atas permasalahan abainya perusahaan terhadap kewajibannya terhadap para pekerjanya. Selama ini Rosul mengaku hanya tahu keresahan masyarakat sekitar yang merasa terganggu oleh polusi udara sand blasting yang dilakukan perusahaan hingga hingga malam hari. Lebih lanjut Rosul menjelaskan akan mengirimkan surat kepada para pejabat terkait untuk menyelesaikan permasalahan operasional perusahaan yang menurutnya tidak hanya dholim dan khianat kepada masyarakat tetapi juga dholim dan khianat kepada para pekerjanya sendiri. (HZ)
