OPSIHUKUM.COM – Rencana relokasi industrialisasi China di Bangkalan diwacanakan oleh PT. Wiraraja Madura melalui penanda-tanganan memorandum of understanding (MOU) atau nota kesepahaman dengan 2 (dua) investor luar negeri yaitu Odasco LLC dari Uni Emirat Arab dan Suzhou Artisan Decoration Engineering Co. Ltd dari Tiongkok.
Pemerintah Kabupaten Bangkalan menyambut antusias rencana relokasi industrialisasi China tersebut, Bupati Bangkalan Lukman Hakim mengaku telah secara intensif telah mempresentasikan potensi industri di Bangkalan kepada beberapa forum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia dan mewacanakan penyediaan lahan seluas 3.000 hektar di Kabupaten Bangkalan.
Rencana penyediaan lahan seluas 3.000 hektar menjadi perbincangan serius di kalangan masyarakat, terutama masalah pemberian ganti rugi pembebasan tanah masyarakat Bangkalan yang sangat luas itu dan apa dampak peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat pasca masuknya relokasi industrialisasi China tersebut. Timbulnya pertanyaan tersebut wajar karena masyarakat Bangkalan tidak ingin tanahnya dibebaskan dengan alasan untuk kepentingan umum atau Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai UU nomor 12 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Sejarah mencatat terdapat peristiwa pembebasan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Bangkalan yaitu pembebasan tanah untuk pembangunan Pabrik Semen Madura oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada tahun 1983 dan pembebasan tanah untuk pembangunan lahan parkir dan rest area Suramadu oleh Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) pada tahun 2015 yang lalu. Peristiwa tersebut dapat menjadi salah-satu acuan bagi masyarakat Bangkalan dalam menyikapi rencana relokasi industrialisasi China oleh PT Wiraraja Madura tersebut.
Permasalahan lain dalam pengadaan tanah yang luas adalah SPEKULAN/MAFIA tahan dan oknum pejabat pemerintah terkait yang dengan berbagai cara mengeruk keuntungan umumnya menggunakan kesempatan kebutuhan dana pemilik tanah dan oknum pejabat pemerintah. Adanya spekulan tanah/mafia tanah tercermin dalam perkara yang menjerat NGH mantan Kepala BPN Kabupaten Bangkalan dan HMS penerima ganti rugi pengadaan tanah BPWS di Pengadilan Tipikor Surabaya.
Ketua Gerakan Bangkalan Bersih M. Rosul Mochtar, SE,SH mengingatkan masyarakat Bangkalan adanya potensi mimpi buruk masyarakat Bangkalan tentang relokasi industrialisasi China di Kabupaten Bangkalan, menurutnya pelepasan hak atas tanah masyarakat berlaku selamanya dan sebaliknya bilamana ada janji-janji kesempatan kerja dan atau pemberdayaan ekonomi masyarakat saat pembebasan tanah tidak ada kepastian berlaku selamanya. Rosul juga berharap isue patokan harga pembebasan tanah untuk relokasi industrialisasi China tersebut dipatok dengan harga Rp/ 60.000 s/d Rp. 30.000 permeter adalah tidak benar. (TIM)
