OPSI HUKUM.COM – LSM Lembaga Informasi Publik Independen (LIPI) mengajukan permohonan penetapan tanah terlantar diatas tanah eks milik PT. Semen Madura yang kini dikuasai oleh PT. Perkasa Krida Hasta Indonesia (PKHI) sesuai PP nomor 20 tahun 2021 juncto Permen Agraria / Kepala BPN RI nomor 20 tahun 2021 pada tanggal 25 Agustus 2025 yang lalu, namun hingga bulan Desember tahun ini Kantor BPN Bangkalan tidak kunjung melakukan inventarisasi sebagai langkah awal dari proses penetapan tanah terlantar tersebut.
Atas abainya Kantor BPN Bangkalan untuk melakukan inventarisasi tanah terlantar atas tanah milik PT. Perkasa Krida Hasta Indonesia tersebut, LSM LIPI menngadukannya ke para wakil rakyat di DPRD Bangkalan dalam acara audiensi pada tanggal 12 Desember 2025 yang lalu, menurut Ketua LSM LIPI Rido’i Nababan penelantaran tanah eks milik PT. Semen Madura sejak tahun 1984 sangat menghambat pembangunan di Bangkalan mengingat luas tanah yang mencapai 440 hektar artinya sudah lebih dari 40 tahun. Disamping penelantaran tanah menurut Nababan pembebasan tanah tersebut dilandaskan pada tujuan kepentingan umum, kemudian apakah tanah tersebut penguasaannya kini oleh PT. PKHI perusahaan swasta milik SALIM Group masih bertujuan kepentingan umum tanya Nababan.
Sayangnya tidak ada perwakilan PT. PKHI hadir dalam acara audiensi tersebut padahal DPRD Bangkalan sudah mengirimkan surat undangan secara patut. Sehingga tidak ada penjelasan penyeimbang atas permasalahan yang dipaparkan LSM LIPI. Dalam audiensi tersebut LSM LIPI juga memaparkan kejanggalan penguasaan atau kepemilikan tanah PT. PKHI yang berasal dari transaksi jual beli saham antara PT. Semen Madura kepada 7 (tujuh) orang secara pribadi pada tahun 1984. Namun kejanggalan tersebut diabaikan BPN Bangkalan sehingga terbit sertifikat tanah atasnama PT. PKHI dan Nomor Induk Bidang (NIB) atasnama PT. PKHI bukan atasnama 7 (tujuh) orang tersebut, kata Nababan. Namun demikian PT. PKHI masih saja tidak mempergunakan tanah sesuai tujuan penguasaan tanah selama 40 tahun lebih.
Kepala BPN Kabupaten Bangkalan H.M Arifin Siregar dalam audiensi tersebut menjelaskan bahwa pihaknya belum melakukan inventarisasi tanah terlantar karena terkendala anggaran kegiatan inventarisasi yang tidak tersedia pada tahun 2025. Namun pihaknya telah berusaha untuk menganggarkannya pada tahun 2026 mendatang, Arifin berharap Kementrian ATR / BPN RI segera dapat menyetujui pengajuan anggaran kegiatan tanah terlantar yang telah diajukannya, sementara terkait kejanggalan dokumen-dokumen kepemilikan tanah PT. PKHI dirinya mengaku belum mempelajarinya mengingat dirinya baru beberapa bulan menjabat Kepala Kantor BPN Kabupaten Bangkalan.
Sementara Ketua Komisi I Fathur Rosi mengungkapkan bahwa DPRD Kabupaten Bangkalan mendukung aspirasi masyarakat manapun yang bertujuan memakmurkan masyarakat Bangkalan khususnya yang disuarakan LSM LIPI, pihaknya akan memanggil pihak Dinas Perijinan Kab. Bangkalan, BPN Bangkalan, PT. PKHI dan pihak-pihak terkait permasalahan tanah terlantar eks milik PT. Semen Madura ini, untuk menemukan solusi terbaik bagi kemaslahatan masyarakat Bangkalan.