OPSI HUKUM.COM – Kasus dugaan korupsi pengadaan tanah BPWS tahun anggaran 2017 telah sampai pada titik akhir, Majelis hakim pemeriksa perkara nomor 95/Pid.sus.TPK/2025/PN.Sby di Pengadilan Tipikor Surabya menjatuhkan putusan menyatakan Terdakwa H. Moch. Suharsono, S.H., Bin Alm. Abu Hasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR, Namun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDAIR. Sehingga Terdakwa H. Moch. Suharsono, S.H., Bin Alm. Abu Hasan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
Kasus Dugaan korupsi pengadaan tanah BPWS bermula pada tahun 2015, dimana BPWS melakukan pembebasan tanah di desa Sukolilo Barat dan desa Pangpong Kecamatan Labang seluas 30 hektar. Terdapat sebidang tanah milik PT. Perkasa Krida Hasta Indonesia d/h PT. Semen Madura turut menjadi obyek pembebasan tanah tersebut dengan NIB nomor 491 di Desa Sukolilo Barat, atas bidang tanah tersebut BPWS melakukan konsinyasi di Pengadilan Negeri Bangkalan. Namun pada tahun 2017 muncul bidang tanah milik Terdakwa H, Moh Suharsono yang dibeli dari Kiptiyeh berlokasi di bidang tanah sama dengan bidang tanah ber-NIB 491 atasnama PT. Perkasa Krida Hasta, sehingga diduga telah terjadi pembayaran sebanyak 2 (dua) kali oleh BPWS.
Atas dugaan korupsi pengadaan tanah BPWS tersebut, Kejaksaan Negeri Bangkalan awalnya menetapkan H. Moh Suharsono penerima ganti rugi pengadaan dan HJ. Ngatmisih sebagai tersangka kasus pengadaan tanah BPWS. Namun H. Moh Suharsono lolos dari jerat hukum sebagai akibat permohonan praperadilannya dikabulkan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, sementara terhadap permohonan praperadilan Hj Ngatmisih Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan menolaknya, sehingga Hj Ngatmisih dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun, terhadap putusan tersebut Mahkamah Agung RI menguatkannya melalui putusan kasasi nomor 152.K/PID.SUS/2025.
Pasca putusan Mahkamah Agung RI terhadap terdakwa Hj Ngatmisih, Kejaksaan Negeri Bangkalan kembali menetapkan H. Moh Suharsono sebagai tersangka, dan diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya dalam perkara nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby. Dan pada tanggal 26 Nopember 2025 telah dijatuhkan putusan terhadap H. Moh Suharsono. Dengan demikian kedua terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah BPWS tahun anggaran 2017 telah memperoleh hukuman pidana.