OPSI HUKUM.COM – Pembangunan IKM Bangkalan saat ini kosong dan mangkrak diduga disebabkan perencanaan yang kurang matang dan asal-asalan. Pembangunan IKM Bangkalan juga terindikasi terjadi dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur UU nomor 31 tahun 1999 juncto UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.
Pembangunan gedung Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Bangkalan dekat akses Suramadu, Desa Baengas, telah rampung sejak akhir 2022 lalu. IKM yang terletak di kawasan pintu masuk gerbang Jembatan Suramadu Kecamatan Labang. Anggaran pembangunan gedung IKM Bangkalan dilakukan secara bertahap sejak tahun 2017. Hingga rampung, gedung tersebut menelan anggaran Rp 70 miliar. Pada tahun 2017 anggaran yang turun Rp10 miliar, 2019 sekitar Rp3 miliar, 2021 Rp21 miliar dan 2022 Rp36 miliar. Sementara untuk sumber anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Menurut data bersumber dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Bangkalan terdapat 11 pengusaha menempati Pujasera Sentra IKM Bangkalan dan 16 pengusaha pengrajin berproduksi di sentra IKM Bangkalan terdiri dari 2 pengrajin batik tulis, 8 pengrajin konveksi bordir, sablon, 4 pengrajin pandai besi, perak dan bambu serta plastik kemudian 1 pengrajin sepatu. Namun sayangnya saat ini Sentra IKM Bangkalan ditinggal oleh seluruh pengusaha dan pengrajin Sentra IKM Bangkalan tersebut.
Guna mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pembangunan IKM Bangkalan, Gerakan Bangkalan Bersih telah mengajukan permohonan informasi dan data Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Pembangunan IKM Bangkalan tahun anggaran 2017 s/d 2022 kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Bangkalan namun sayangnya data dan informasi yang diberikan tidak sesuai permohonan informasi sebagaimana diatur UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Selanjutnya Gerakan Bangkalan Bersih mengajukan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Propinsi Jawa Timur.
M, Rosul Mochtar,SE,SH Ketua Gerakan Bangkalan Bersih menjelaskan bahwa permohonan informasi dan data Laporan Realisasi Keuangan dan Anggaran dilakukan oleh LSM yang dipimpinnya diperlukan untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, sehingga tidak perlu ditafsirkan kami mencari-cari kesalahan seseorang atau pejabat sehingga tidak perlu menjadi kekhawatiran berlebihan bagi seseorang atau pejabat yang mengelola keuangan dengan baik dan benar. Namun demikian Rosul menegaskan bahwa bilamana ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka tidak ada alasan pembenar baginya untuk tidak melaporkan kepada aparat penegak hukum.