OPSI HUKUM.COM – Pembangunan Industri Kerajinan Madura (IKM) Bangkalan yang terletak di wilayah kaki jembatan Suramadu sisi Madura tepatnya di Desa Ba’engas Kec. Labang dibangun diatas lahan seluas 6 hektar dengan APBD Bangkalan tahun anggaran 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 total anggaran sebesar Rp. 70 milyar rupiah. Sentra Industri Kerajinan Madura (IKM) diresmikan pada tanggal 23 Agustus 2023 oleh PLT Bupati Bangkalan Drs. H Moh Moghni MM mendampingi Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.
Sayangnya pasca diresmikan dengan acara meriah, keberlangsungan Sentra Indusri Kerajinan (IKM) Bangkalan tidak bertahan lama, diduga kurang dari 1 tahun para pengrajin dan pedagang yang menempati stand di IKM Bangkalan meninggalkannya, diduga karena sepinya pengunjung dan praktis Sentra IKM Bangkalan menjadi mangkrak dan tidak terawat, Berdasarkan pantauan kontributor terlihat beberapa bangunan Sentra IKM Bangkalan terlihat kotor bau dan tidak terurus.
Eksistensi Sentra IKM Bangkalan mangkrak menjadi perbincangan kalangan aktivis Bangkalan mempertanyakan mubadzir dan tidak bermanfaatnya dana besar APBD Bangkalan multiyears. Dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Sentra IKM Bangkalan dan pengadaan barang untuk para pengrajin Sentra IKM Bangkalan menjadi perbincangan panas. Menyeruak dugaan ketidak-profesionalan Dinas Perindustrian dan tenaga kerja Kab. Bangkalan sejak dibuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Sentra IKM Bangkalan hingga peresmiannya.
Atas permasalahan Sentra IKM Bangkalan LSM Gerakan Bangkalan Bersih mengambil langkah inisiatif untuk memperoleh informasi dan data berupa LPJ pembangunan IKM kepada Dinas Perinaker Kab. Bangkalan era Dra. Qorry Yuniastuti MM untuk dapat menganalisa pembangunan Sentra IKM Bangkalan secara komprehensi berdasarkan data valid dengan mengajukan permohonan informasi dan data. Sayangnya LSM Gerakan Bangkalan Bersih tidak menerima informasi dan data sesuai permohonannya. sehingga akhirnya LSM Gerakan Bangkalan Bersih mengajukan sengketa informasi non litigasi di Komisi Informasi Propinsi Jawa Timur.
Pada sidang mediasi Komisi Informasi Propinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan Jemmi Tria Sukmana menyatakan bersedia memberikan informasi dan data dimohon kepada LSM Gerakan Bangkalan Bersih berupa LPJ pembangunan Sentra IKM, sehingga terjadi kesepakatan damai sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan mediasi yang ditanda-tangani oleh para pihak yang hadir yaitu Kepala Disperinaker Kab. Bangkalan, Ketua LSM Gerakan Bangkalan Bersih dan kuasa hukumnya serta mediator Komisi Informasi Propinsi Jawa Timur.