OPSIHUKUM.COM. Para Terdakwa kasus dugaan korupsi penyertaan modal BUMD Bangkalan kepada PT. Tanduk Majeng Madura dituntut hukuman pidana selama 8 tahun 6 bulan pidana penjara, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 subsider 190 hari pidana penjara penjara serta menetapkan uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 876.665.700 subsider 4 tahun 3 bulan pidana penjara oleh JPU Kejaksaan Negeri Bangkalan di Pengadilan Tipikor Surabaya.
Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan tindak pidana, jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur pasal 630 UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP jo pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU nomor 31 tahun 1999 juncto 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 20 jo pasal 126 ayat (1) UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.
Menurut M Rosul Mochtar Penasehat Hukum terdakwa Sofiullah menyatakan tuntutan JPU Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut dianggap terlalu berat bagi Terdakwa mengingat terdakwa Sofi hanya seorang mantan ajudan Bupati Bangkalan yang harus selalu siap melaksanakan perintah atasannya termasuk perintah menjadi Direktur Umum BUMD Bangkalan periode 2019 – 2021 yang harus membantu administrasi pengajuan penyertaan modal BUMD kepada PT. Tanduk Majeng Madura.
Terdakwa Sofi juga tidak dapat menolak saat terjadi pembelian aset berupa sebuah apartemen Gunawansa A250 Surabaya dan sebuah rumah di Khayangan Residence Cluster Nirwana Bangkalan atasnama terdakwa Sofi yang dananya bersumber dari PT. Tanduk Majeng Madura. Demikian pula Terdakwa Sofi tidak dapat menolak penjualan aset tersebut untuk menutupi kebutuhan dana guna menghentikan proses hukum dugaan korupsi BUMD Bangkalan di Kejaksaan Negeri Bangkalan hingga beredar berita burung adanya SP3 kasus dugaan korupsi BUMD Bangkalan.
Lebih lanjut Rosul menjelaskan bahwa dirinya sempat bertanya kepada Terdakwa Sofi dalam sidang pemeriksaan perkara di Pengadilan Tipikor Surabaya, siapakah yang memberikan informasi kebutuhan dana guna menghentikan proses hukum dugaan korupsi penyertaan modal BUMD Baangkalan, sehingga terdakwa Sofi dipaksa menjual aset atasnama Sofi tetapi yang bersangkutan tidak menerima uang satu sen pun dari penjualan aset tersebut. Secara spontan saat itu Terdakwa Sofi menjawab bahwa infomasi tersebut berasal dari Imron Fatah dan Abd Latif Amin, Bupati Bangkalan saat itu.
Ketua LSM Lembaga Informasi Publik Independen (LIPI) Ridho’i Nababan juga menyesalkan penegakan hukum dalam perkara dugaan korupsi penyertaan modal BUMD Bangkalan kepada PT. Tanduk Majeng Madura karena dalam hal perkara tersebut terkesan hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ridho’i menjelaskan bahwa penerima aliran dana terbesar dugaan korupsi yang melibatkan PT. Tanduk Majeng Madura sebesar Rp. 9 milyar tidak tersentuh hukum, padahal dugaan markup pembelian tanah oleh PT. Tanduk Majeng Madura sudah tergambar jelas dari Laporan KJPP Pung’s Dzulkarnain yang kehadirannya atas permintaan Kejaksaan Negeri Bangkalan sendiri, sayangnya Laporan KJPP Pung’s Dzulkarnain tersebut tidak dipakai. Bahkan KJPP Pung’s Dzulkarnain tidak dijadikan saksi ahli dalam persidangan pemeriksaan perkara dugaan korupsi BUMD Bangkalan tersebut.
Sementara pihak Kejaksaan Negeri Bangkalan belum dapat memberikan klarifikasi terkait tuntutan bagi para terdakwa dugaan korupsi penyertaan modal BUMD Bangkalan kepada PT. Tanduk Majeng Madura dan Laporan Pung’s Dzulkarnain dimaksud. meskipun awak media OPSIHUKUM.COM telah mencoba menghubunginya melalui HP Kasie Pidsus Kejaksaan Negeri Bangkalan namun belum ada respon.
