OPSI KUKUM.COM. Aktivitas pencemaran lingkungan di lokasi usaha pemotongan kapal desa Tanjung Jati Kec, Kamal – Bangkalan yang diduga tidak mengantongi ijin usaha pemotongan kapal (terminal khusus) dari Kemetrian Perhubungan RI sehingga diduga melanggar UU nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan diduga aktivitas tersebut mencemari lingkungan hidup dan tidak mengantongi ijin AMDAL sesuai UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Pelanggaran aktivitas pemotongan kapal desa Tanjung Jati Kamal telah dilakukan penyidikan oleh Unit IV Subdit III Direktorat Tipidter Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 19 Juli 2024 dan ditemukan dugaan pelanggaran kegiatan usaha penutuhan kapal tanpa ijin sehingga diduga melanggal UU nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran hingga berujung pada digelarnya sidang pemeriksaan perkara nomor 41, 42, 43 dan 44/Pid.sus/2025/PN. Bkl. Namun aktivitas kapal yang diduga tanpa ijin tersebut berlanjut bahkan kemudian muncul plang papan nama pelaksana kegiatan usaha pemotongan kapal atasnama PT. Samudera Lautan Agung bekerjasama dengan PUSKOPAL Koarmatim II Surabaya.
Selanjutnya publik Bangkalan dikagetkan dengan digelarnya tambahan sidang pemeriksaan kasus penutuhan kapal yang sebenarnya juga terkait penyidikan Unit IV Subdit III Direktorat Tipiter Bareskrim Polri yaitu nomor 158/Pid.sus/2025/PN.Bkl. Perkara tersebut menghebohkan publik karena terkesan tercecer tidak berbarengan dengan para pengusaha penutuhan kapal dalam perkara 41, 42, 43 dan 44/Pid.sus/2025/PN. Bkl.tersebut. Dan yang lebih mengherankan adalah aktivitas penutuhan kapal terus berlangsung tanpa adanya perubahan kondisi lingkungan.
Gerakan Bangkalan Bersih melaporkan aktivitas pemotongan / penutuhan kapal di desa Tanjung Jati Kec. Kamal Bangkalan kepada Dirtipiter Polda Jawa Timur terkait aktivitas pemotongan kapal Tanjung Jati terkait tidak dikantonginya ijin AMDAL, dengan harapan agar aktivitas pemotongan kapal tersebut berjalan sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan menjaga pelestarian lingkungan hidup.
M.Rosul Mochtar Ketua Gerakan Bangkalan Bersih menjelaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya mendukung eksistensi anti investasi di Bangkalan termasuk aktivitas terminal khusus (tersus). Namun diharapkan investasi wajib memenuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Sehingga Gerakan Bangkalan Bersih menyesalkan model investasi tersus pemotongan kapal desa Tanjung Jati Kamal Bangkalan karena beraktivitas di tanah negara, tanpa ijin sesuai ketentuan dan menggangu masyarakat karena polusi laut dan udara serta tidak memperhatikan pelestarian lingkungan hidup, kata Rosul menutup penjelasannya.
#SAN