OPSIHUKUM.COM – Dugaan korupsi pengadaan 17 buah laptop bekas di UPTD SMPN 1 Kamal yang ditangani Kejaksaan Negeri Bangkalan diduga lebih dari setahun sejak dilaporkan oleh LSM Gerakan Bangkalan Bersih. Laporan tersebut diduga di petieskan tanpa ada kejelasan apakah dalam kasus tersebut ada atau tidak perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara sebagaimana diatur UU nomor 31 tahun 1999 diubah dan ditambah UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Dugaan korupsi pengadaan laptop bekas sebanyak 17 unit tersebut diduga terjadi di era kepemimpinan mantan Plt Kepala Sekolah UPTD SMPN 1 Kamal Dra Irjenna Judhinarsusi, MM anggaran tahun 2025 yang kini telah memasuki masa pensiun. Terbongkarnya dugaan korupsi pengadaan 17 buah laptop bekas tersebut diawali dengan perseteruan antara guru dan Plt Kepala UPTD SMPN 1 Kamal.
Perseteruan diawali Dra Irjenna Judhinarsusi, MM melaporkan dugaan pemalsuan dokumen syarat administrasi pendaftaran tenaga guru honorer menjadi PPPK guru di lingkungan UPTD SMPN 1 Kamal ke Polres Bangkalan. Akibat pelaporan dugaan pemalsuan dokumen tersebut, para guru membalasnya dengan membongkar dugaan korupsi pengadaan 17 buah laptop bekas dan dilaporkan oleh LSM Gerakan Bangkalan Bersih.
Meskipun tenaga guru honorer tersebut tidak jadi mengikuti seleksi ujian PPPK akibat adanya kemarahan Susi panggilan akrab Plt UPTD SMPN 1 Kamal. Namun Susi tetap tidak bersedia mencabut laporan dugaan pemalsuan dokumen. Dra Irjenna Judhinarsusi, MM memberikan syarat pencabutan laporan dugaan pemalsuan dokumen salah-satunya dengan membayar sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Namun setelah mengetahui adanya laporan dugaan pengadaan 17 unit laptop bekas Susi menaikkan syarat pencabutan laporan tersebut menjadi sebesar Rp. 75,000.000 (tujuh puluh lima juta) dan diduga telah disetujui dan dibayar oleh Terlapor dugaan pemalsuan dokumen.
Dugaan pembayaran uang damai sebesar Rp. 75.000.000 untuk pencabutan laporan dugaan pemalsuan dokumen pendaftaran seleksi PPPK tersebut memunculkan issue dugaan telah terjadi pemerasan yang dilakukan oleh Dra Irjenna Judhinarsusi, MM diduga untuk memetieskan dugaan korupsi pengadaan 17 buah laptop bekas yang dilaporkan LSM Gerakan Bangkalan Bersih di Kejaksaan Negeri Bangkalan.
Menanggapi permasalahan tersebut Ketua LSM Gerakan Bangkalan Bersih M Rosul Mochtar, SE, SH menyatakan dirinya tidak percaya adanya issue dugaan uang hasil pemerasan dipergunakan untuk memetieskan laporan dugaan korupsi pengadaan 17 buah laptop bekas tersebut. Rosul menjelaskan bahwa LSM Gerakan Bangkalan Bersih percaya komitmen pemberantasan korupsi Kejari Bangkalan. Meskipun dirinya kecewa dengan lambannya kinerja Kejari Bangkalan yang telah setahun lebih menangani kasus dugaan korupsi yang di laporkannya.
